PERDES N0.03 TAHUN 2013 SUSDUK KEUANGAN KADES DAN PERANGKAT DESA

Heri Puji Hernowo (Admin) 04 Maret 2016 13:52:43 WIB

PERATURAN DESA PURWASABA KECAMATAN MANDIRAJA KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN / PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PURWASABA Menimbang : Mengingat : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Aparat Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu diatur mengenai Kedudukan Keuangan Kepala desa dan Perangkat Desa . bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa . Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286 ); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355 ); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389 ); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438 ); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan, Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa( lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4587 ); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pegawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593 ); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4745 ); 12.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahann Pengundanngan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 13.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 82 ); 14.Peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentikan Kepala Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2007 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 83 ); 15.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 84 ); Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD ) DAN KEPALA DESA MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DESA PURWASABA KECAMATAN MANDIRAJA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN / PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan : Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara; Kecamatan adalah Kecamatan Mandiraja; Desa adalah Desa Purwasaba. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Purwasaba; Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Purwasaba Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa Purwasaba; Tanah Kas Desa adalah tanah milik Desa Purwasaba yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Bengkok adalah tanah kas desa yang diperuntukan bagi penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan dengan hormat; Penghasilan tetap adalah penghasilan yang sah yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa; Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Perangkat Desa. BAB II PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Bagian Pertama Rincian Jenis Penghasilan Pasal 2 ( 1 ) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi penghasilan sesuai dengan kemampuan desa berupa : Penghasilan tetap; Tunjangan lainnya. ( 2 ) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) bersumber dari : Tanah kas desa; Swadaya masyarakat; Pungutan desa; Usaha desa; Bagi hasil pajak dan retribusi daerah; Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah; Bantuan dari Pemerintah; Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; serta Pendapatan lain yang sah. Penghasilan Tetap Pasal 3 Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi penghasilan setiap bulan senilai dengan berupa penggarapan tanah bengkok Pasal 4 Besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (2) Peraturan Desa ini ditetapkan sebagai berikut: Kepala Desa diberikan penghasilan tetap berupa penggarapan bengkok seluas 70.000 m2 / 10 bau; Kepala Dusun Palamarta diberikan penghasilan tetap berupa penggarapan bengkok seluas 16.300 m2 / 2,3 bau tanah basah, dan 2300/0,3 bau tanah kering.; Kepala Dusun Kuncen diberikan penghasilan tetap berupa penggarapan bengkok seluas 14.000 m2 / 2 bau tanah basah dan 100/0,2 bau tanah kering; Kepala Dusun Krajan diberikan penghasilan tetap berupa penggarapan bengkok seluas 15.400 m2 / 2, 2 bau tanah basah dan 2300/0,3 bau tanah kering; Kepala Dusun Depok Muntang diberikan penghasilan tetap berupa penggarapan bengkok seluas 15.400 m2 / 2, 2 bau tanah basah dan 2300/0,3 bau tanah kering; Kepala Dusun Jlegong diberikan penghasilan tetap berupa penggarapan bengkok seluas 15.400 m2 / 2,2 bau tanah basah Kepala Urusan Pemerintahan diberikan penghasilan tetap berupa penggarapan bengkok seluas 14.000 m2 / 2 bau; Kepala Urusan Pembangunan diberikan penghasilan tetap berupa penggarapan bengkok seluas 14.000 m2 / 2 bau; Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat diberikan penghasilan tetap berupa penggarapan bengkok seluas 14.000 m2 / 2 bau; Kepala Urusan Keuangan diberikan penghasilan tetap berupa penggarapan bengkok seluas 14.000 m2 / 2 bau; Kepala Urusan Umum diberikan penghasilan tetap berupa penggarapan bengkok seluas 14.000 m2 / 2 bau; Staf Urusan Keuangan yang ditugaskan sebagai SKD diberikan penghasilan tetap berupa penggarapan bengkok seluas 7.000 m2 / 1 bau; Staf Urusan Kesra ( 2 orang ) yang ditugaskan sebagai PTL/Kayim diberikan penghasilan tetap berupa penggarapan bengkok masing-masing seluas 7.000 m2 / 1 bau; Staf Urusan Pembangunan ( 2 orang ) yang ditugaskan sebagai PTL/ Ulu-ulu diberikan penghasilan berupa penggarapan bengkok masing –masing seluas 7.000 M2 / 1 bau. Pekerja Desa dan urusan surat menyurat diberikan penghasilan tetap berupa penggarapan bengkok seluas 2.450 m2 / 175 ubin. Pasal 5 Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan sejak tanggal pelantikan dan berakhir sampai dengan yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya. Apabila pada saat pelantikan atau pemberhentian, bengkok sudah ditanami maka pelaksanan ketentuan pasal 4 ayat (1) tersebut berlaku setelah panen. Tunjangan Lainnya Pasal 6 Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. Rincian jenis tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri atas : Tunjangan jabatan; Tunjangan perbaikan penghasilan; Tunjangan-tunjangan lain. Ketentuan mengenai besaran tunjangan lainnya setiap tahunnya diatur dengan Peraturan Desa. Bagian Kedua Kepala Desa Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil, Karyawan BUMN/BUMD dan Perangkat Desa Yang Berstatus Sebagai Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 (1 ) Kepala Desa yang berstatus PNS, Karyawan BUMN/BUMD diberikan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya, sedangkan terhadap Sekretaris Desa yang berstatus PNS hanya diberikan tunjangan lainnya. ( 2 ) Kepala Desa yang berstatus sebagai PNS, Karyawan BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) diberikan tunjangan Jabatan sebesar Rp. 50 % ( lima puluh persen ) dari penghasilan yang berasal dari pengelolaan tanah bengkok. BAB III PENGHASILAN KEPALA DESA / PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA Pasal 8 (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, menerima 50% (lima puluh persen) dari penghasilan yang seharusnya diterima, sedangkan sisanya dimasukkan ke Kas Desa untuk digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan dan Kemasyarakatan. (2) Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak menerima tunjangan lainnya. (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan terhitung sejak ditetapkan atau diterimakannya Keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut dari pejabat yang berwenang. BAB IV PENGHASILAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENJABAT PERANGKAT DESA Pasal 9 (1) Penjabat Kepala Desa dan Penjabat Perangkat Desa diberi tambahan penghasilan berupa uang yang besarnya sesuai dengan kemampuan desa dan ditetapkan dengan keputusan BPD untuk Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa bagi Penjabat Perangkat Desa; (2) Pemberian tambahan penghasilan bagi penjabat Kepala Desa dan Penjabat Perangkat Desa, pelaksanaannya terhitung sejak ditetapkan sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif. BAB V PEMBERIAN PENGHARGAAN Pasal 10 (1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dan mempunyai masa pengabdian paling singkat 3 (tiga) tahun dapat diberikan penghargaan ; (2) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dan mempunyai masa pengabdian paling singkat 5 (lima) tahun dapat diberikan penghargaan ; Pasal 11 (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1 ) diberikan penghargaan berupa uang senilai 10% ( sepuluh persen) dari penghasilan tetap yang bersangkutan dikalikan 36 ( tiga puluh enam ) atau sesuai dengan kemampuan keuangan desa. ( 2) Perangkat Desa sebagaiman dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 2 ) diberikan pengharagaan berupa uang senilai 10 % ( sepuluh persen ) dari penghasilan tetap yang bersangkutan dikalikan 60 ( enam puluh ), atau sesuai dengan kemampuan keuangan desa. ( 3) Penentuan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ( 2 ) ditetapkan dalam Peraturan Desa. Pasal 12 (1) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia dalam masa pengabdiannya terhadap ahli waris yang sah diberi penghargaan yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11. (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena sakit permanen sebelum memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 dapat diberikan tunjangan penghasilan yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah desa. Pasal 13 Pemberian penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 pelaksanaanya dilakukan Desa secara tunai dan atau diperhitungkan dengan penggarapan bengkok. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 14 ( 1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Camat atas nama Bupati. ( 2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Bupati. ( 3 ) Penyalahgunaan pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 (1) Penghasilan yang diterima oleh Kepal Desa dan Perangkat Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Desa. (2) Penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa atau terhadap ahli warisnya yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Desa ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu pemberian penghargaan yang telah ditentukan. (3) Tanah bengkok yang selama ini dikelola dan merupakan penghasilan langsung bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan telah berlakunya Peraturan ini menjadi sumber pendapatan Desa yang penggunaannya ditetapkan dengan peraturan Desa tentang APB Desa dengan berpedoman pada Peraturan Desa. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa; Pasal 17 Dengan telah diterbitkannya peraturan desa ini maka Peraturan Desa Nomor 141/05/2001 dan sebagaimana dirubah dengan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan / Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dinyatakan tidak berlaku. Pasal 18 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : PURWASABA Pada tanggal : 29 Oktober 2013 KEPALA DESA PURWASABA M I S K U N

Komentar atas PERDES N0.03 TAHUN 2013 SUSDUK KEUANGAN KADES DAN PERANGKAT DESA

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Komentar
 

104.4 MHz. FM Radio


Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Streaming Radio Suara Banjarnegara

Layanan Mandiri


Silahkan datang ke Kantor Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Masukan NIK dan PIN

Sinergitas Program

Galeri Video

Video Dokumenter SID Banjarnegara

Komentar Terkini

Website Desa Versi Androide

Silahkan klik Gambar untuk unduh Aplikasi Website Desa Versi HP Androide.

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Lokasi Desa Purwasaba