Musyawarah Desa Khusus Penetapan Calon KPM BLT DD Tahun 2022

Heri Puji Hernowo (Admin) 28 Januari 2022 10:24:09 WIB

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menegaskan fokus penggunaan dana desa 2022 untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sudah tepat. Kebijakan tersebut untuk meminimalkan dampak buruk pandemi Covid-19 bagi warga desa serta mempercepat penuntaskan penanganan kemiskinan di desa.

"Kita harus berterima kasih kepada Presiden karena Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 mampu menjadi payung hukum berbagai langkah taktis dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 di tanah air. Salah satu implementasinya ya di 2022 untuk Dana Desa difokuskan untuk Bantuan Langsung Tunai sebagai jaring pengaman sosial," ujar Menteri Abdul Halim Iskandar saat meluncurkan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan program Sarjana Nagari di Auditorium Universitas Andalas, Sabtu (11/12/2021).

Dia mengakui Peraturan Presiden (Pepres) 104/2021 tentang Rincian APBN tahun anggaran 2022 yang salah satunya mengatur fokus penggunaan dana desa dipertanyakan stake holder desa. Menurutnya Perpres ini harus dimaknai hadir dalam masa darurat, di mana warga desa terdampak pandemi Covid-19 membutuhkan jaring pengaman sosial salah satunya dalam bentuk BLT Desa.

“Jika nanti tahun 2023, Covid-19 usai maka akan kembali pada Undang-undang lama,” katanya.

Gus Halim-sapaan akrab Menteri Abdul Halim Iskandar-mengatakan selama pandemi Covid-19 penggunaan APBN diatur dalam skema darurat. Sehingga refocusing anggaran tidak bisa dihindari. Di Kemendesa PDTT misalnya refocusing anggaran terjadi lebih dari lima kali. Dua kali di tahun anggaran 2020 dan empat kali di tahun anggaran 2021.

“Jadi refocusing anggaran di masa pandemi ini sesuatu yang biasa agar anggaran yang ada benar-benar teralokasikan sesuai kebutuhan di lapangan,” katanya.

Pemerintah pusat, kata Gus Halim memberikan patokan penggunaan dana desa. Yakni 40% untuk BLT, selebihnya 60% dapat dimanfaatkan untuk program pemberdayaan untuk masyarakat desa, rinciannya 20% untuk ketahanan pangan dan hewani, 8% untuk mendukung kegiatan penanganan Covid-19 seperti percepatan dan sosialisasi vaksinasi, sedangkan yang 32% untuk program prioritas hasil Musyawarah Desa.

“Paling menggembirakan adalah besaran 40 persen dari Dana Desa untuk BLT. Itu artinya kita diajak untuk fokus pada penyelesaian kemiskinan di desa yang mengalami peningkatan karena Covid, 8 persen untuk mendukung kegiatan Penanganan Covid 19 seperti mendukung vaksinasi, porsi 20 persen untuk ketahanan pangan dan hewani. Sementara itu 38 persen untuk pemberdayaan dan pembangunan sesuai hasil musdes Desa. Jadi jangan terlalu pikirkan dengan adanya Perpres 104 itu, justru kita harus berterimakasih," kata Gus Halim.

Gus Halim menegaskan kebijakan Presiden Joko Widodo menyalurkan Dana Desa yang difokuskan untuk peningkatan ekonomi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Hingga tahun 2021 ini telah disalurkan dana desa sebanyak Rp 401 triliun, dan dalam beberapa tahun terakhir kebijakan ini telah memberi dampak signifikan bagi desa.

"Dana desa sangat berguna untuk melaksanakan prioritas-prioritas pembangunan desa sebagaimana tercantum dalam Permendesa PDTT Nomor 7 tahun 2021 maupun yang sudah ditetapkan dalam APB Desa pada seluruh desa di nusantara," kata Gus Halim.

Gus Halim mengatakan, khusus desa-desa di Sumatera Barat, pihaknya sedang mencari pola yang tepat agar Sumatera Barat bisa memperoleh Dana Desa yang proporsional. Formulasi yang diramu ini nantikan diharapkan bisa membuat sekitar 2.000 Jorong yang membentuk Nagari dapat memperoleh Dana Desa.

MUsyawarah Desa Khusus ( Musdessus ) Desa Purwasaba dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2022 bertempat di aula Desa Purwasaba pada pukul 13.00 WIB yang dihadiri oleh forkompinca Kecamatan Mandiraja, Ketua dan anggota BPD, Ketua RT , Tokoh masyarakat dan Perangkat Desa Purwasaba. Dalam rapat kali ini disepakati ada 117 KPM ( Keluarga Penerima Manfaat ) yang memenuhi 6 kriteria pengusulan BLT DD Tahun 2022 diantaranya :

  1. Warga miskin yang berdomisili di Desa Purwasaba
  2. Keluarga yang kehilangan mata pencaharian
  3. Terdapat anggota keluarga yang sakit kronis
  4. Penerima Jaring Pengaman Sosial yang terhenti
  5. Keluarga Manula/ Lansia yang tinggal sendirian
  6. Keluarga yang belum pernah menerima bantuan apapun

Daftar penerima tersebut selanjutnya akan diajukan sebagai daftar penerima tetap BLT DD Tahun 2022, dengan harapan membantu perekonomian warga miskin Desa Purwasaba.

Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Komentar
 

104.4 MHz. FM Radio


Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Streaming Radio Suara Banjarnegara

Layanan Mandiri


Silahkan datang ke Kantor Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Masukan NIK dan PIN

Sinergitas Program

Galeri Video

Video Dokumenter SID Banjarnegara

Komentar Terkini

Website Desa Versi Androide

Silahkan klik Gambar untuk unduh Aplikasi Website Desa Versi HP Androide.

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Lokasi Desa Purwasaba